Sejumlah artis Indonesia, seperti Vidi Aldiano, Ayu Ting Ting, Ernest Prakasa, dan Syifa Hadju, ikut menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat melalui akun media sosial mereka masing-masing.
Seperti yang sudah kita ketahui, belakangan ini kondisi politik Indonesia tengah bergejolak. Keputusan pemerintah untuk menaikkan tunjangan anggota DPR RI, ditambah dengan pernyataan kontroversial dari para anggota dewan, dianggap melukai rakyat.
Puncaknya, kemarahan rakyat semakin meledak saat pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan meninggal dunia karena terlindas mobil taktis Brimob pada Kamis (28/8) lalu.
17+8 Tuntutan Rakyat kemudian muncul sebagai gelombang protes baru. Rakyat menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah.
| Baca Juga : Kejutan, Justin Bieber Mendadak Muncul di Pernikahan Penggemar
Lantas, apa isi dari tuntutan tersebut?
Dua Tenggat Waktu
Seperti namanya, 17+8 Tuntutan Rakyat, ada 17 dan 8 tuntutan yang diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, petinggi partai politik, Kepolisian RI, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.
Tuntutan tersebut dibagi dalam dua tenggat waktu berbeda. 17 tuntutan harus dipenuhi dalam waktu satu minggu. Batas akhirnya, 5 September 2025.
Sementara 8 tuntutan lain wajib terlaksana dalam satu tahun. Batas akhirnya, 31 Agustus 2026.
17 Tuntutan Rakyat dalam Satu Minggu
Terkhusus untuk Presiden Prabowo, dia diminta menarik TNI mundur dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
| Baca Juga : Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan Buntut Pernyataan Kontroversial
Serta membentuk Tim Ivestigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amaruddin (ojol korban pemukulan polisi saat mengantar orderan), dan semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi pada 28-30 Agustus 2025.
Untuk DPR RI, diminta segera membekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR. Publikasikan transparansi anggaran, mencakup gaji, tunjangan, rumah, fasilitas.
Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bersalah, termasuk penyelidikan harta melibatkan KPK.
Tuntutan untuk Ketua Umum Partai Politik, pecat atau sanski tegas kader DPR yang memicu kemarahan publik.
Partai harus berkomitmen berpihak pada rakyat di tengah krisis. Melibatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
| Baca Juga : Sempat Jadi Sorotan, Bella Shofie Mundur dari Anggota DPRD
Untuk Kepolisian RI, mereka harus membebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Menghentikan tindak kekerasan dan menaati SOP pengendalian massa.
Serta memproses hukum secara transparan anggota maupun komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan yang melanggar HAM.
Untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipik, segera kembali ke barak.
Tegakkan disiplin internal agar anggota tidak mengambil alih fungsi Polri. TNI harus berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipi selama krisis demokrasi.
Tiga tuntutan terakhir, diajukan kepada Kementerian Sektor Ekonomi. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja di seluruh Indonesia.
Segera mengambil langkah darurat pencegahan PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minum dan outsourcing.
| Baca Juga : Usai Rumah Dijarah, Eko Patrio dan Uya Kuya Dinonaktifkan Sebagai Anggota DPR
8 Tuntutan dalam Satu Tahun
Tenggat waktu untuk 8 tuntutan ini lebih lama. Isinya gabungan dari berbagai isu yang sudah menjadi perhatian rakyat selama beberapa bulan terakhir. Berikut adalah daftar tuntutannya.
Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Hal ini mencakup tentutan untuk audit independen yang transparan, peningkatan standar prasyarat anggota.
Tetapkan KPI (Indikator Kinerja Utama) untuk evaluasi kerja, dan hapuskan perlakuan istimewa seperti pensiun seumur hidup, transporasi dan pengawalan, pajak yang ditanggung APBN.
Reformasi partai politik dan kuatkan pengasawan eksekustif. Partai harus mempublikasikan laporan keuangan pertama tahun dalam tahun ini.
DPR juga harus memastikan opisisi berfungsi sebagai mana mestinya.
| Baca Juga : Aurelie Moeremans Tolak Tawaran Jadi ‘Boneka Politik’, Dibayar Ratusan Juta Rupiah
Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daeran harus dipertimbangkan kembali. Batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana perpajakan yang lebih adil.
Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor. DPR diminta segera mengesahkan RUU tersebut dalam masa sidang tahun ini.
Itu adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa negara serius dalam memberantas korupsi. Serta diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
Reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar profesional dan humanis. DPR harus merevisi UU kepolisian. Desentralisasi fungsi kepolisian di Indonesia dalam waktu 12 bulan.
TNI kembali ke barak. Revisi UU TNI diperlukan. Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar tahun ini.
| Baca Juga : Curhat Sedih Astrid Usai Rumah Uya Kuya Dijarah
Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawa Independen. DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi.
Presiden juga diminta memperkuat Ombudsman dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Terakhir, tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagara kerjaan. Kebijakan PSN (Proyek Strategis Nasional) dan prioritas ekonomi harus ditinjau kembali dengan mempertimbangkan hak masyarakat adat dan lingkungan.
Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat, khususnya buruh. Serta audit tata kelola Danantara dan BUMN.
Dari 17 dan 8 tuntutan rakyat tersebut, per Rabu (3/9), baru empat yang mendapat respons dari pemerintah. (*)
Jangan ketinggalan berita terbaru dan kisah menarik lainnya! Ikuti @Nyata_Media di Instagram, TikTok, dan YouTube untuk update tercepat dan konten eksklusif setiap hari.
Tags:Ayu Ting Ting dpr ri Ernest Prakasa pilihan Presiden Prabowo Syifa Hadju Tuntutan Rakyat Vidi Aldiano
